Pencarian
1
Putusan Mahkamah Konstitusi (52)
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 82/PUU-X/2012
Uji Materiil Terkait Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023
Uji Materil Pasal 82 dan 97 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XVIII/2020
Uji Materil Pasal 55 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016
Uji Materil Pasal 2 angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016
Uji Materil Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015
Uji Materil Pasal 13 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 23 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015
Uji Materil Pasal 81 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015
Uji Materil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XII/2014
Uji Materil Pasal 59 ayat (2) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XI/2013
Uji Materil Pasal 97 dan 97 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012
Uji Materil Pasal 67 ayat (1) huruf (D) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 012/PUU-I/2003
Uji Materiil terkait Pasal 158; Pasal 159; dan Pasal 160 Ayat (1), Pasal 170; Pasal 171; Pasal 186; Pasal 137 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 115/PUU-VII/2009
Uji Materiil terkait Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 19/PUU-IX/2011
Uji Matteriil terkait pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 27/PUU-IX/2011
Uji Materiil terkait Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 37/PUU-IX/2011
Uji Materiil terkait Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 58/PUU-IX/2011
Uji Materiil terkait Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 100/PUU-X/2012
Uji Materiil terkait Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 67/PUU-XI/2013
Uji Materiil terkait Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 7/PUU-XII/2014
Uji Materiil terkait Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 72/PUU-XIII/2015
Uji Materiil terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 13/PUU-XV/2017
Uji Materiil terkait Penjelasan Pasal 153 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 75/PUU-XX/2022
Uji Materiil terkait Kedudukan dan Perlindungan Pekerja Rumahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 61/PUU-VIII/2010
Uji Materiil terkait Pasal 1 butir 22, Pasal 88 ayat (3) huruf (a), Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3) dan (6), Pasal 162 ayat (1) huruf (a), Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 117/PUU-X/2012
Uji Materiil terkait Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 61/PUU-X/2012
Uji Materiil terkait Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 UU No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 69/PUU-XI/2013
Uji Materiil terkait Pasal 160 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 96/PUU-XI/2013
Uji Materiil terkait Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 11/PUU-XII/2014
Uji Materiil terkait Pasal 88 ayat (4) dan pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 8/PUU-XIV/2016
Uji Materiil terkait Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 99 /PUU-XIV/2016
Uji Materiil terkait Pasal 6, Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 1/PUU-XIV/2016
Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 100/PUU-XIV/2017
Uji Materiil terkait Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1) huruf (b), dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 46/PUU-XV/2018
Uji Materiil terkait Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 42/PUU-XVI/2018
Uji Materiil terkait Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 6/PUU-XVI/2018
Uji Materiil terkait Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 72/PUU-XVI/2018
Uji Materiil terkait Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 75/PUU-XVI/2018
Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 77/PUU-XVI/2018
Uji Materiil terkait Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 100/PUU-XVI/2018
Uji Materiil terkait Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 101/PUU-XVI/2018
Uji Materiil terkait Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 68/PUU-XVIII/2020
Uji Materiil terkait Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 66/PUU-XVIII/2020
Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 17/PUU-XX/2022
Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 114/PUU-XIII/2015
Uji Materiil terkait Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 49 /PUU-XIV/2016
Uji Materiil terkait Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 68/PUU-XIII/2015
Uji Materiil terkait Pasal 13 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 23 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 34/PUU-XVII/2019
Uji Materiil terkait Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 46/PUU-XVII/2019
Uji Materiil terkait Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 94/PUU-XXI/2023
Uji Materiil terkait Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 82/PUU-X/2012
Uji Materiil Terkain Pasar 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Berlaku
2
Peraturan Pemerintah (42)
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelaisan Kerja Dan Jaminan Kematian
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Berlaku Sebagian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Berlaku Sebagian
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
Peraturan Pemerintah Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan
Berlaku Sebagian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan berkenaan tentang perubahan ketentuan formula penghitungan Upah minimum.
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan
Peraturan Pemerintah Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja
Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Penanggulangan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
Penanggulangan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Peraturan Pemerintah Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Penjelasan)
Ketentuan Penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN PERATURAN ISTIRAHAT BURUH
PENETAPAN PERATURAN ISTIRAHAT BURUH
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Tidak Berlaku
3
Peraturan Presiden (15)
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan
Berlaku Sebagian
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)
Pengesahan Konvensi ILO No. 187 Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden 9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Berlaku Sebagian
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan
Berlaku Sebagian
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi
Peraturan Presiden Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi
Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)
Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)
Berlaku
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Berlaku
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Tidak Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Berlaku
4
Peraturan Menteri (84)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
Berlaku
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Sosial Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Berlaku Sebagian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-02/MEN/I/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial
Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-10/MEN/V/2005 Tentang Pengankatan Dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi
Pengankatan Dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Sanksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi
Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Sanksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Pemeriksaan Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.PER-04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
Keselamatan Ketenagalistrikan
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Pelayaran
Standar Keselamatan Pelayaran
Berlaku
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal
Manajemen Keselamatan Kapal
Berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian
Berlaku
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran
Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja
Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan
Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan
Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
Peraturan Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan
PeraturanTentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan
Berlaku
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024
Peraturan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transimgrasi R.I Nomor: Per-31/MEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit
Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per-32/MEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit
Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Per-06/MEN/IV/2005 tanggal 8 April 2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat pekerja/Serikat Buruh
Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global
Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian kebutuhan Hidup Layak
Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian kebutuhan Hidup Layak
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-03/MEN/1987 Tanggal 1 Mei 1987 Tentang Upah Bagi Pekerja Pada Hari Libur Resmi
Upah Bagi Pekerja Pada Hari Libur Resmi
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan
Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER-02/MEN/1999 tentang pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya
Peraturan Menteri tentang pembagian Uang Service Pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya
Dicabut
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan
Peraturan Menteri Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Pemeriksaan Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan
Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan
Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
Kebutuhan Hidup Layak
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 01/Men/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.04/MEN/1987 TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
Struktur dan Skala Upah
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
Berlaku
5
Peraturan Badan/Lembaga Terkait (3)
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Berlaku
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Tidak Berlaku
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai Dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Peraturan BPJS Tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai Dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Berlaku
6
Peraturan Bupati/Walikota (4)
Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Tidak Berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
Peraturan Walikota Kota Cimahi Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
Berlaku
Peraturan Bupati Karawang Nomor : 64 Tahun 2012 Tentang Pencatatan Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00 WIB Di Kabupaten Karawang
Peraturan Tentang Pencatatan Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00 WIB Di Kabupaten Karawang
Berlaku
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja
Peraturan Bupati Karawang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja
Berlaku
7
Undang-Undang (55)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
Undang-Undang Tentang Dana Pensiun
Tidak Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama *)
Persetujuan Konpensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
Pengesahan ILO Convention No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
Pengesahan Konvensi ILO No 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Kerja
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Pengahpusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan
Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan)
Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan)
Berlaku
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berlaku
Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Keselamatan Kerja
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
Berlaku
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor
Pengesahan persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-Kantor
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ILO Convention No 185 Concercing Revising The Seafarer Identity Document Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1985)
Pengesahan ILO Convention No 185 Concercing Revising The Seafarer Identity Document Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor
Pengesahan Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Pengesahan Maritime Labour Convention
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)
Pengesahan Optional Protocol to The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)
Pengesahan Optional Protocol to The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)
Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Person, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Eliminations Of All Forms Of Diskrimination Against Women)
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Eliminations Of All Forms Of Diskrimination Against Women)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
Pengesahan Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-undang yang menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 81 memuat perubahan-perubahan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang Utama tentang Ketenagakerjaan.
Beberapa pasalnya diubah, dihapus dan ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Berlaku Sebagian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Memuat ketentuan tentang serikat pekerja/serikat buruh
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Memuat ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional yang melahirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Memuat ketentuan tentang BPJS. Diubah sebagian dengan UU 11 Tahun 2020 jo. Perpu 2 Tahun 2022
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Memuat ketentuan tentang keselamatan kerja
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 untuk seluruh Indonesia dari Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4)
Undang-undang yang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
Undang-undang yang memuat ketentuan tentang pengawasan perburuhan
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
Memuat ketentuan tentang kewajiban perusahaan untuk melaporkan ketenagakerjaannya
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Memuat ketentuan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Memuat ketentuan tentang penyandang disabilitas
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Memuat ketentuan tentang tindak pidana kekerasan seksual
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
Memuat ketentuan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Dicabut sebagian dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dicabut sebagian dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dicabut sebagian dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Memuat ketentuan tentang Kesehatan
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Memuat ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-undang Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Mencabut UU 11 Tahun 2022 tentang Dana Pensiun.
Berlaku
Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
Undang-Undang Tentang Dana Pensiun
Tidak Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (tanggal 2 Januari 2023)
Belum Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Berlaku
Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Berlaku
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Berlaku
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Informasi dan Transaksi Elektronik
Berlaku
8
Keputusan Menteri (35)
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 233/Men/2003 Tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.230/MEN/2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.261/MEN/XI/2004 Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas
Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan
Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri Migas Sub Bidang Authorized Gas Tester
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri Migas Sub Bidang Authorized Gas Tester
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Migas
Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Migas
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter Perusahaan
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter Perusahaan
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri Migas
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri Migas
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam, Bidang Pengelolaan Kesehatan Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Hidup Dan Energi Di Industri Semen
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Galian Bukan Logam, Bidang Pengelolaan Kesehatan Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Hidup Dan Energi Di Industri Semen
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 716 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertambangan Dan Penggalian Sub Sektor Mineral Dan Batubara Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Pertambangan Sub Bidang Lingkungan Pertambangan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertambangan dan Penggalian Sub Sektor Mineral dan Batubara Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan Sub Bidang Lingkungan Pertambangan
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.326/MEN/XII/2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional indonesia
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.121/MEN/VII/2010 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Dokter Kesehatan Kerja
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Bidang Dokter Kesehatan Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.211/MEN/X/2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Scaffolding
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Scaffolding
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.210 /MEN/X/2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Penanganan Bahaya Gas H2S
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.42/MEN/III/2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 248/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-02A/MEN/I/2005 Tentang Perubahan Susunan Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)
Perubahan Susunan Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.187/MEN/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 609 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 609 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja
Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
Tidak Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja
Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja
Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Kep-201/MEN/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
Keputusan Menteri 1 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Kep-16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Kep-187/MEN/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah
Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas
Pedoman Penyelenggaraan Penghargaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas
Berlaku
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tanggal 2 Agustus 1990 Tentang pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
Berlaku
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Berlaku
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.224 /MEN/2003 TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00
KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Tidak Berlaku
9
Keputusan Presiden (10)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
Pengesahan atas Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 Tentang Pengesahan ILO Convention 144 Convention Concerning Tripartite Consultations To Promote The Implementation Of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional)
Keputusan Presiden Tentang Pengesahan ILO Convention 144 Convention Concerning Tripartite Consultations To Promote The Implementation Of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional)
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 339 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pemungutan Biaja Pemeriksaan Dan Pengawasan Keselamatan Kerdja Di Perusahaan
Peraturan Pemungutan Biaya Pemeriksaan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Berlaku
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
Pengesahan persetujuan Konvensi ILO mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Pengesahan ILO Convention 69, Convention Concerning The Certification Of Ships's Cooks (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 69 Mengenai Sertifikasi Bagi Juru Masak Di Kapal)
Pengesahan ILO Convention 69, Convention Concerning The Certification Of Ships's Cooks (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 69 Mengenai Sertifikasi Bagi Juru Masak Di Kapal)
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Berlaku
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Berlaku
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
Keputusan Presiden tentang Dewan Pengupahan
Berlaku
10
Konvensi PBB Terkait Ketenagakerjaan (8)
Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
Berlaku
11
Konvensi ILO (18)
Konpensi ILO No. 98 Tahun 1949 Tentang Penerapan Azas-Azas Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
Penerapan Azas-Azas Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
Berlaku
Konvensi No. 29 Tahun 1930 Tentang Kerja Paksa Atau Kerja Wajib, Diratifikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda Tanggal 31 Maret 1933 Dengan Nederland Staatbland No. 26 Tahun 1933 Jo Nederland Staatbland No. 236 Yang Dinyatakan Berlaku Untuk Indonesia Dengan Lembaran Negara No. 261 Tahun 1933
Konvensi Tentang Kerja Paksa
Berlaku
Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa
Konvensi ILO Tentang Penghapusan Kerja Paksa
Berlaku
Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Berlaku
Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 Tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
Konvensi ILO Tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
Berlaku
Konvensi ILO No. 187 Tahun 2006 Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Konvensi ILO Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional
Konvensi ILO Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional
Berlaku
12
Surat Edaran Menteri (18)
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-01/PHIJSK/I/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Petunjuk Pelaksanaan Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE. 02/MEN/DJPPK/I/2011 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13/MEN/XI/2015 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja
Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja
Berlaku
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/MEN/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah PHK
Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah PHK
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Penetapan Upah MinimumTahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan
SE Menaker Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan
Berlaku
Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-B-724/BW/1994 tanggal 13 Desember 1994 tentang Prosedur dan Persyaratan Penyimpangan Tunjangan Hari Raya (THR)
SE Menaker tentang Prosedur dan Persyaratan Penyimpangan Tunjangan Hari Raya (THR)
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan
Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan
Berlaku
SURAT EDARAN Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 TENTANG PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL
PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Pada Perusahaan
Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Pada Perusahaan
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/III/2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelathan Vokasi dan Pemagangan
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelathan Vokasi dan Pemagangan
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/10/LP.03.00/IX/2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelatihan Program Vokasi
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelatihan Program Vokasi
Tidak Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/VII/2019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan Bidang ManajemenSumber Daya Manusia
Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan Bidang ManajemenSumber Daya Manusia
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan
Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE.6/MEN/IX/2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan
Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE. 127/MEN/PPTK-PTKDN/IV/2009 tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Berlaku
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 tentang Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
Berlaku
13
STAATSBLAD (13)
Staatsblad Nomor 425 Tahun 1940 Tentang Biaya Keselamatan Kerja di Perusahaan
Biaya Keselamatan Kerja di Perusahaan
Berlaku
Staatsblad Nomor 424 Tahun 1940 Tentang Pemungutan Biaya Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan
Pemungutan Biaya Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan
Berlaku
Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925 mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Stbl. No.647 Tahun 1925).
Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925 mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Stbl. No.647 Tahun 1925).
Berlaku
Ordonansi 27 Februari 1926, Ditetapkan 1 Me1 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Oerang-orang Muda Di Atas Kapal (Stb. No. 87 tahun 1926)
Ordonansi 27 Februari 1926, Ditetapkan 1 Me1 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Oerang-orang Muda Di Atas Kapal (Stb. No. 87 tahun 1926)
Berlaku
Ordonansi No.9 Tahun 1949 Mengenai Perubahan Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Stb. No.8 tahun 1949)
Ordonansi No.9 Tahun 1949 Mengenai Perubahan Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Stb. No.8 tahun 1949)
Berlaku
Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925 mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Stbl. No.647 Tahun 1925)
Peraturan mengenai Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita
Berlaku
Ordonansi 27 Februari 1926, Ditetapkan 1 Me1 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Oerang-orang Muda Di Atas Kapal (Stb. No. 87 tahun 1926)
Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Oerang-orang Muda Di Atas Kapal
Berlaku
Ordonansi No. 9 Tahun 1949 Mengenai Perubahan Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Stb. No.8 tahun 1949)
Peraturan mengenai Perubahan Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak-anak
Berlaku
Staatsblad Nomor 424 Tahun 1940 Tentang Pemungutan Biaya Pengawasan Keselamatan Kerja
Peraturan Tentang Pemungutan Biaya Pengawasan Keselamatan Kerja
Berlaku
14
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pelayanan Perizinan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Berlaku
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
Peraturan Walikota Cimahi Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
Berlaku
15
Peraturan Daerah Provinsi (7)
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi
Berlaku
Peraturan Daearah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daearah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku Sebagian
Peraturan Daerah Provinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku Sebagian
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku
16
Instruksi Menteri (1)
Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor INS. 11/M/BW/1997 Tentang Pengawasan Khusus Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
Pengawasan Khusus Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
Berlaku
17
Keputusan Gubernur (23)
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Berlaku
Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.287-Huk/2023 Tentang Penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten Tahun 2024
Penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten Tahun 2024
Berlaku
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Berlaku
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 384/Kep/2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024
Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024
Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025
Upah Minimum Provinsi Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Banten Nomor 471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 477 / Kep / 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 478 / Kep / 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 483 / Kep / 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 484 / Kep / 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 / 44 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 / 45 Tahun 2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Berlaku Sebagian
Keputusan Gubernur Banten Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang
Selatan dan Kota Cilegon Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Banten Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Banten Nomor 456 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025
Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025
Berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten /Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten /Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Berlaku
18
Instruksi Presiden (2)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Instruksi Presiden Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Berlaku
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Berlaku
19
Peraturan Gubernur (10)
Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja
Peraturan Gubernur Banten Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja
Berlaku
Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Banten
Peraturan Gubernur Banten Tentang Tata Cara Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Banten
Berlaku
Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Gubernur Banten Tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat
Berlaku
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pelaksanaan Upah Minimum Di Daearah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pelaksanaan Upah Minimum Di Daearah Provinsi Jawa Barat
Berlaku
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah
Berlaku
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Kepesertaan Dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Optimalisasi Kepesertaan Dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur
Peraturan Gubernur Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur
Berlaku
20
Undang Undang Dasar (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Berlaku
21
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (1)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pengganti Undang-undang yang mencabut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Berlaku
22
Peraturan Terkait Lainnya (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ketentuan tentang Hukum Pidana. Tidak berlaku lagi setelah berlakunya UU 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2 Januari 2026)
Berlaku Sebagian
23
Surat Edaran Direktur Jendral (7)
Surat Edaran Direktorat Jenderal Binawas No. SE-08/M/BW/1999 Tanggal 30 Nopember 1999 Tentang Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin
Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin
Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja No. SE-2/M/BW/1987 Tentang Pengertian Daerah Terpencil, Pekerja Staf Yang Tidak Mendapat Upah Lembur
Pengertian Daerah Terpencil, Pekerja Staf Yang Tidak Mendapat Upah Lembur
Berlaku
Surat Edaran Direktorat Jenderal Binawas No. SE-08/M/BW/1999 Tanggal 30 Nopember 1999 Tentang Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin
Surat Edaran Direktorat Jenderal Binawas Tentang Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin
Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja No. SE-2/M/BW/1987 Tentang Pengertian Daerah Terpencil, Pekerja Staf Yang Tidak Mendapat Upah Lembur
Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, H.B. Manan
24
Keputusan Direktur Jendral (1)
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/336/PK.01.03/VIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2022
Keputusan Dirjen Binapenta Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Peralatan Kerja Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2022
Berlaku
25
Putusan Mahkamah Agung (13)
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 17 P/HUM/2022
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan pailit
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 P/HUM/2022
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 P/HUM/2020
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/-V/2020, tanggal 6 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 P/HUM/2017
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan hak uji materiil atas Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 P/HUM/2015
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan hak uji materiil atas Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 P/HUM/2015
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04 P/HUM/2012
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.158/D.P2TKLN/III/2005 Dan Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP.152/PPTK/VI/2009.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI No. 07 P/HUM/2011
Putusan Mahkamah Agung RI atas perkara permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 158/D.P2TKLN/III/2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor: KEP.152/PPTK/VI/2009 terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.22/MEN/XII/2008
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 P/HUM/2011
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: 07/MEN/1996 tanggal 16 Januari 1996 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perkebunan Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) Kemitraan Dengan Komoditas Kelapa Sawit Kepada PT. Victorindo Alam Lestari di Ujung Batu I, II, III, IV dan V, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 P/HUM/2011
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materil Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, tanggal 16 Januari 1996, Nomor: KEP.07/MEN/1996, Tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perkebunan Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) Kemitraan Dengan Komoditas Kelapa Sawit Kepada PT. Victorindo Alam Lestari di Ujung Batu I, II, III, IV dan V, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 P/HUM/ 2010
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP- 209/MEN/IX/2010 Tanggal 6 September 2010 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 06 P/HUM/2009
Memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materil Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Per.22/Men/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri .
Berlaku
